Bandung, Beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang tahun anggaran 2013, peristiwa penyerangan terhadap personel TNI di Papua, dan beberapa kasus lain merupakan evaluasi tersendiri yang perlu kita cermati, agar tidak mengurangi kapasitas dan kapabilitas TNI, dan tidak berulang kembali di masa yang akan datang.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, S.E. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Personel Korpaskhas Kolonel Psk Elia Ardiyanto pada saat pelaksanaan apel pagi di Markas Komando Korpaskhas, Lanud Sulaiman, Bandung. Rabu (17/04).
Panglima menambahkan, melalui evaluasi kita akan dapat menganalisis guna mengoptimalkan setiap potensi dan kekuatan yang kita miliki, serta dapat memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh, dan dapat memprediksi secara akurat tentang kemungkinan hadirnya kendala yang mungkin timbul pada periode waktu berikutnya.
Secara dini kita akan dapat menemukan langkah antisipatif yang diperlukan, sekaligus guna mampu memfasilitasi diri dengan sebaik-baiknya, agar dinamisasi dan kontinyuitas program dapat terus dijaga, serta efisiensi anggaran dapat tercapai. Tegas Panglima.
Sehubungan dengan hal tersebut, saya tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan, agar senantiasa mempertajam prioritas program dan efisiensi anggaran, dengan pengelolaan di atas prinsip kehati-hatian, akuntabel dan tepat waktu. Tambahnya.
Hal tersebut menjadi tugas kita di semua strata. sekecil apapun peran dan tugas yang para prajurit dan PNS TNI emban, memiliki konsekuensi tanggung jawab atas total aset TNI dan administrasi yang menyertainya untuk dapat dipertanggungjawabkan, baik output maupun outcome-nya, karena kita berkerja dalam satu sistem TNI. hal ini sekaligus dalam rangka upaya TNI mencapai penilaian wajar tanpa pengecualian dalam audit nasional. Tegas Panglima TNI.
Menurut Panglima, dalam konteks yang lebih besar, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang kita laksanakan merupakan realisasi komitmen TNI dalam reformasi birokrasi, guna mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.
Bahwa setiap prajurit dan PNS TNI harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, mengembangkan kualitas moral dan profesionalisme seirama tugas yang diembankan dan pengabdian yang dituntutkan kepada TNI. Tambah Panglima.
Tugas ke depan telah dapat pastikan akan penuh dengan dinamika, yang menuntut pengerahan segala kapasitas, kapabilitas dan intelektualisasi, dihadapkan kepada perkembangan keamanan regional, serta perkembangan militer yang telah berubah secara dramatis dewasa ini. Lanjutnya.
